TEMPO,CO. Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengeluhkan dominasi badan usaha milik negara (BUMN) dalam sejumlah proyek infrastruktur. Namun Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan tak ada dominasi BUMN dalam proyek infrastruktur di bawah kementeriannya.
Basuki mengatakan ada 11.910 paket untuk proyek infrastruktur tahun ini dengan nilai Rp 81,7 triliun. Porsi untuk BUMN hanya 109 paket dengan nilai Rp 19,95 triliun. "Porsi BUMN hanya 24,41 persen," kata dia di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Jakarta, Kamis, 12 Oktober 2017. Artinya 75 persen lainnya ditangani swasta.
Menurut Basuki, proyek infrastruktur yang digarap BUMN pun terbatas, yaitu hanya untuk proyek dengan nilai di atas Rp 100 miliar. Sedangkan proyek di bawah Rp 100 miliar menjadi jatah penuh swasta.
Dia mengatakan ada 9.124 paket proyek dengan nilai Rp 11,2 triliun untuk kategori proyek di bawah Rp 5 miliar. Kategori proyek yang nilainya Rp 5-50 miliar terdapat 2.471 paket dengan total nilai Rp 36,1 triliun. Sedangkan proyek dengan nilai Rp 50-100 miliar ada 206 paket dengan nilai Rp 14,3 triliun.
Di sisi lain, total paket proyek di atas Rp 100 miliar hanya ada 109 jumlahnya. Nilainya Rp 19,9 triliun. Basuki mengatakan BUMN tidak menikmati porsi proyek kategori ini sendiri.
Pemerintah mengimbau BUMN menggarap proyek di atas Rp 100 miliar bekerja sama dengan swasta. Dia mencontohkan, proyek pembangunan jalan dan rumah susun. "Itu kan pasti asa swasta, tidak mungkin dikerjakan BUMN tok di PUPR," ujarnya.
Wakil Ketua Kadin Boy Thohir sebelumnya meminta pemerintah memberikan kesempatan lebih banyak bagi swasta dalam proyek infrastruktur. Dia menyatakan pengusaha mampu secara finansial untuk mewujudkan proyek infrastruktur. "Saya yakin untuk membangun negara besar ini diperlukan swasta, bukan hanya BUMN," katanya di Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Selasa, 3 Oktober 2017.
VINDRY FLORENTIN
Baca juga: Survei Pemilu 2019: Resep Jokowi Kalahkan Penantang Baru
